“Semoga Tuhan selalu berkati kita semua”

Posted in 1 ]]> http://krizgurning.wordpress.com/2008/12/27/merry-x-mas-and-happy-new-year-2009/feed/ 0 krizgurning natal tahun baru http://krizgurning.wordpress.com/2008/12/21/tradisi-dan-politik-versus-sistem-hukum-otonom/ http://krizgurning.wordpress.com/2008/12/21/tradisi-dan-politik-versus-sistem-hukum-otonom/#comments Sat, 20 Dec 2008 22:41:27 +0000 krizgurning http://krizgurning.wordpress.com/?p=75 ]]>

VS

”Hikmah dari suatu cybernetics theory adalah keberadaan sistem informasi hukum sebagai komponen ke-empat dalam suatu sistem hukum nasional selain komponen subtance, structure, dan legal culture (Edmon Makarim:2003, 10). Sehingga, keberadaannya dapat mendukung tercapai tujuan suatu sistem hukum karena dengan begitu akan terbina sebuah komunikasi hukum kepada masyarakat”

Musuh utama serta kendala dalam pengembangan sistem hukum otonom adalah tradisi dan politik. Menurut Mattei, yang mengklasifikasikan tiga kelompok sistem hukum nasional:

1. Sistem hukum yang didominasi oleh tradisi yang bersifat religius atau adat istiadat ataupun lainnya;

2. Sistem hukum yang didominasi oleh intervensi (campur tangan) politik;

3, Sistem hukum otonom yang dikuasai dan dijalankan oleh yuris-yuris profesional

.

Dengan melihat klasifikasi tersebut, sistem hukum di Indonesia dapat dikualifikasikan ke dalam keleompok 1 dan 2. Diperlukan usaha dan dobrakan untuk lepas dari kungkungan politik dan tradisi, agar sistem hukum kita dapat berjalan ke arah kelompok 3.

Kendala yang sangat berat saat para yuris-yuris ataupun calon yuris untuk melepaskan diri dari mata rantai politik dan tradisi. Sering kali, dijumpai bahwa para yuris justru terlanjur ataupun telah masuk ke dalam lingkaran tradisi ataupun politik.

Pertama, suatu tradisi yang ada di Negara Indonesia selalu memberikan suatu reaksi terhadap pembaharuan yang hendak dicapai oleh suatu sistem hukum. atau dengan kata lain selalu menghantui akan terciptanya suatu terobosan-terobosan baru dalam suatu sistem hukum. Seharusnya suatu sistem hukum yang di dalamnya harus tercipta suatu kepastian sering kali terkendala dengan keberadaan suatu tradisi dalam suatu bangsa. Contoh yang sangat sederhana adalah begitu sulitnya Sistem Hukum Nasional untuk melakukan unifikasi hukum terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pewarisan, sehingga berdampak pada ketidakpastian dalam Hukum Waris Nasional yang sampai sekarang masih bersifat pluralistik. kendala yang berakar dari tradisi ini dapat ditemukan pada agama/kepercayaan maupun kebiasaan.

Kedua, Dalam perhelatan politik di Indonesia sering kali dijumpai hal-hal yang sangat mempengaruhi dan/atau menodai sistem hukum nasional. bila kita melihat bahwa politik dan hukum merupakan dua hal yang salaing bertautan, sehingga diperlukan suatu perpolitikan yang sehat agar produk-produk hukum, yang merupakan bagian dari sistem hukum itu sendiri, nantinya juga akan baik. Pembuat undang-undang, yang dalam hal ini orang-orang yang dilahirkan dari ranah politik sering kali hanya menjadi suatu mesin stempel persetujuan parlementer pada setiap rancangan undang-undang yang telah dibuat oleh pansus RUU tersebut. sehingga, hal ini sangat mempengaruhi produk undang-undang yang dihasilkan. maka tidak heran apabila kita selalu menghasilkan menjumpai keadaan-keadaan yang pro dan kontra dari setiap undang-undang yang dihasilkan, kita lihat baru-baru ini sebagian undang-undang yang dihasilkan selalu terlekat kata “Kontroversial”, sebagai contoh UU ITE, UU Pornografi, UU BHP, dan lain-lain.

Dengan melihat kondisi-kondisi yang demikian maka saatnya lah para calon-calon yuris dan/atau yuris mulai melakukan dobrakan yang tentunya tetap berada pada koridor hukum yang berlaku. Keberadaan suatu lembaga yang bernama Mahkamah Konstitusi telah memberikan ruang bagi kita untuk melakukan pengawasan hukum terhadap produk-produk hukum yang telah dihasilkan dari suatu ranah politik. Perlu diingat bahwa stigma yang ada sekarang, yaitu kebobrokan hukum Indonesia merupakan cambukan bagi kita semua, seiring berjalannya waktu stigma itu dapat kita rubah sepanjang kita orang-orang hukum dapat menggerakkan suatu sistem hukum nasioanal ke arah kelompok 3, hal ini sangat mungkin terjadi sepanjang para calon-calon yuris dan/atau yuris selalu berpegang pada suatu makna yang terkandung dalam hukum itu sendiri.

Kirimkan Saran dan Kritik melalui E-Mail:

SEND MAIL

Note: Kritik dan Saran anda adalah rahasia anda dan saya. Namun anda dapat juga dapat menulis saran atau kritik artikel ini melaului kotak “leave a reply. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN KRITIKNYA.

Sudah menjadi hal yang sangat umum, apabila DPR akan mengesahkan suatu undang-undang maka terdapat pro dan kontra dalam masyarakat. Seperti layaknya pengesahan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan menjadi suatu undang-undang juga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, khususnya rekan-rekan mahasiswa yang ditandai dengan aksi demo pada saat sidang pengesahan undang-undang tersebut. Salah satu dampak yang sangat merugikan dari pengesahan undang-undang tersebut selain membuka kemungkinan akan mahalnya biaya pendidikan, juga membuka peluang untuk membubarkan Perguruan Tinggi dan/atau lembaga pendidikan formal lainnya melalui pranata kepailitan sehingga akan berdampak pada ketidakjelasan seorang mahasiswa dalam menyelesaikan studi-nya.

Dalam Pasal 50 ayat 4 UU BHP membuka peluang bagi orang-perorangan dan/atau badan hukum lainnya untuk mengajukan permohonan pailit terhadap perguruan tinggi. hal ini merupakan konsekuensi dari status BADAN HUKUM yang melekat pada suatu perguruan tinggi, sehingga terbuka peluang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh suatu dana dengan melakukan hubungan hukum dengan pihak ketiga (lihat penjelasan Pasal 34 ayat 4 UU BHP). Apabila syarat pengajuan pailit seperti yang terdapat pada Undang-Undang Kepailitan yaitu adanya dua atau lebih kreditur, salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dan terdapat fakta atau keadaan yang dapat dibuktikan secara sumir telah terpenuhi maka akan terbuka kemungkinan untuk diajuakan pailit. Perlu menjadi catatan bahwa utang yang dimaksud dalam UU Kepailitan memiliki ruang lingkup yang sangat luas, tidak terbatas pada utang yang timbul dalam perjanjian utang piutang. Dari keadaan-keadaan tersebut maka sungguh sangat merisaukan apabila seorang mahasiswa yang sepatutnya berkonsentrasi dalam studi-nya selalu tergangu pada keadaan-keadaan dimana perguruan tinggi tempat dimana ia menimba ilmu sewaktu-waktu terancam akan dinyatakan pailit oleh pihak lain. hal ini akan menjadikan ketidakjelasan status studi-nya dan tentunya akan berdampak pada terbuangnya waktu dan biaya secara sia-sia.

Untuk menghindari hal tersebut, maka UU BHP menetapkan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi dalam anggaran dasar Badan Hukum Pendidikan yang terdapat dalam Pasal 9 ayat 4, salah satunya yang harus ada dalam anggaran dasar Badan Hukum Pendidikan adalah adanya ketentuan tentang pencegahan kepailitan dan penyelamatan Badan Hukum Pendidikan yang hampir pailit. suatu hal yang melegakan bagi calon-calon mahasiswa yang ingin menuntut ilmu dalam perguruan tinggi. namun, juga merupakan hal yang menyusahkan bagi orang tua calon mahasiswa karena selain ia harus mancari perguruan tinggi yang berkualitas, juga harus mencari perguruan tinggi yang “aman” dengan melihat anggaran dasar badan hukum pendidikan tersebut. dan tentunya biaya untuk itu tidaklah semurah membeli 1 liter premium.

Kirimkan Saran dan Kritik melalui E-Mail:

SEND MAIL

Note: Kritik dan Saran anda adalah rahasia anda dan saya. Namun anda dapat juga dapat menulis saran atau kritik artikel ini melaului kotak “leave a reply. TERIMA KASIH ATAS SARAN DAN KRITIKNYA.

Posted in HUKUM ]]>